Tokoh

Tolong, Jangan Jadikan Guru "Kelinci Percobaan"

Les Privat bpUI- Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dibuat dengan semangat untuk memperbaiki kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas, dan memberikan perlindungan, serta menghapus perlakuan diskriminasi terhadap guru.

Apa yang terjadi setelah enam tahun disahkannya UU guru tersebut?

Saat ini, sejumlah guru telah mengikuti program sertifikasi. Akan tetapi, belum seluruhnya dapat merasakan peningkatan kesejahteraan karena ada persyaratan teknis yang masih harus dipenuhi para guru tersertifikasi..

Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman mengungkapkan, beberapa problem teknis yang mempersulit para guru antara lain adalah tidak terpenuhinya beban kerja mengajar 24 jam tatap muka, syarat menjadi guru tetap di perguruan/sekolah swasta, dan status honorer pada guru-guru tidak tetap di sekolah-sekolah negeri dan swasta.

"Belum semua guru disertifikasi, tiba-tiba muncul kebijakan baru sertifikasi yang semula dengan sistem penilaian portofolio, kini menggunakan sistem pelatihan," kata Suparman, Kamis (24/11/2011), di Jakarta.
Pemerintah harus menghentikan kebijakan yang menjadikan guru sebagai kelinci percobaan
Ia menjelaskan, perubahan sistem tersebut didasarkan pada penilaian bahwa kerap terjadi sejumlah kecurangan saat dilakukan pada saat proses penilaian portofolio. Padahal, menurutnya, jika dicermati kasus tersebut bukan hanya menunjukkan bobroknya kejujuran di kalangan guru, tetapi juga menunjukkan pemerintah yang secara sepihak melakukan perubahan sistem tanpa mengikutsertakan guru dalam proses perubahan kebijakan.

"Padahal UU guru mengamanatkan dengan tegas bahwa guru mempunyai hak untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pendidikan," ungkapnya.

Pada kenyataannya, menurut dia, hampir setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang terkait dengan guru, pemerintah selalu menggunakan kekuasaannya untuk mengambil kebijakan-kebijakan secara sepihak yang secara langsung atau tidak langsung dapat saja merugikan guru. Salah satu bukti pemerintah mengambil kebijakan secara sepihak adalah ketika mengubah kebijakan sertifikasi portofolio pada guru-guru senior berusia di atas 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun.

Padahal, lanjutnya, PP 74 tahun 2008 tentang guru mengamanatkan guru dengan usia dan masa kerja tersebut secara otomatis dapat mengikuti portofolio tanpa harus berkualifikasi S-1 maupun D-4 terlebih dahulu.

Selain itu, PP 74 tahun 2008 juga mengamanatkan bahwa guru dalam jabatan mengikuti program sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tetapi kenyataannya saat ini sistem tersebut dirubah secara sepihak oleh pemerintah dan mewajibkan semua guru mengikuti Pelatihan Sertifikasi, bahkan pelatihan tersebut diakhiri dengan ujian yang menyebabkan sejumlah guru tak lulus.

Ia menilai, secara sepintas kebijakan ini memang terkesan wajar. Terlebih kepiawaan pemerintah dalam membangun opini jika hal itu dilakukan demi untuk meningkatkan mutu guru.

"Padahal itu jelas pelanggaran terhadap peraturan pemerintah sendiri dan belum tentu menjamin peningkatan kualitas guru. Berapa banyak guru yang harus masuk karantina pelatihan dan kemudian meninggalkan jam mengajarnya di sekolah untuk memperjuangkan sertifikasi," urainya.

Untuk itu, ia mengusulkan jalan terbaik yang harus ditempuh pemerintah adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi untuk memberikan perlindungan kepada guru agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dicampuri kepentingan-kepentingan yang tidak jelas.

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2011, DPP-FGII menyampaikan beberapa sikap yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, pemerintah diminta menghentikan semua kebijakan  yang semakin mempersulit guru untuk mengembangkan diri, meningkatkan kesejahteraan dan kualitasnya.

Kedua, hendaknya pemerintah menghentikan tindakan-tindakan sepihak yang akan melahirkan kebijakan yang dapat merugikan guru dan pada akhirnya akan merugikan usaha-usaha guru untuk berperan melakukan perbaikan pendidikan nasional.

"Pemerintah harus menyertakan guru dan semua organisasi guru yang ada dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan pengelolaan guru," kata Suparman.

Ketiga, pemerintah didesak untuk secepatnya merealisasikan perbaikan kondisi kerja guru sekolah swasta dan guru honorer di semua sekolah dengan memberikan insentif maslahat tambahan sebesar minimal UMR ditambah dengan jaminan negara atas Jamsostek untuk asuransi kesehatan, kecelakaan dan tunjangan hari tuanya.

"Pemerintah juga harus menghentikan kebijakan yang menjadikan guru sebagai kelinci percobaan," ujarnya.

Selanjutnya, FGII juga mendesak agar pemerintah melanjutkan program sertifikasi dengan penilaian portofolio. Dan meminta kepada Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) karena membuat peraturan tentang guru, khususnya yang terkait dengan program sertifikasi dan beban kerja guru yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditetapkan oleh Presiden RI.
Les Privat / Guru Les Privat / Guru ke Rumah / Intensif UAN & SNMPN / Supercamp Simak UI

Oasis yang Tak Pernah Kering,Mochtar Buchori
Les Privat bpUI— Bagi rekan dan kerabat, almarhum tokoh pendidikan, Prof Dr Mochtar Buchori, bagaikan oasis yang tidak pernah kering karena besarnya perhatian dan kepeduliannya pada dunia pendidikan Indonesia.Sebagai seorang guru dan pendidik, Mochtar selalu menghargai pemikiran dan membangun diskusi yang demokratis dengan murid-muridnya. Kesan terhadap almarhum Mochtar diutarakan bergantian oleh rekan dan kerabat pada prosesi pemakaman Mochtar, Senin (10/10/2011) siang, di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta.
Mochtar meninggal dunia dalam usia 85 tahun di Rumah Sakit dr Suyoto, Minggu sekitar pukul 19.30. Hadir dalam prosesi pemakaman antara lain Direktur SMA Kolese Kanisius Jakarta Romo E Baskoro Poedjinoegroho, Laksamana Sukardi, mantan Ketua YLKI Zumrotin K Susilo, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Suyatno.
"Pak Mochtar tidak pernah membuat kita merasa bodoh. Pendapat kita sebagai muridnya selalu dihargai sehingga kita bisa setiap saat bertanya kepada beliau," kata Abdul Malik, staf Mochtar ketika di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sekaligus rekan penulis dan peneliti "The Evolution of Higher Education in Indonesia" yang diterbitkan di Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges edited by Philip G Altbach and Toru Umakoshi, John Hopkins University Press (2004).
Bagi Abdul, pemikiran Mochtar yang jernih dan elegan memiliki kemampuan pemahaman dan analisis persoalan yang berbeda. Mochtar juga kerap melatih murid-muridnya memiliki kerangka berpikir yang kuat dan mendasar sehingga bisa melihat persoalan dengan lebih jelas dan berimbang.
Kepedulian dan pengetahuan pada dunia pendidikan yang tidak berbatas dan tanpa syarat, menurut Romo Baskoro, menjadikan Mochtar seorang begawan pendidikan. "Beliau sungguh-sungguh memiliki hati yang sangat besar pada pendidikan. Setiap kali berbicara tentang pendidikan, beliau sangat prihatin dan sering kali menangis," ujarnya.
LES PRIVAT SD SMP SMA / INTENSIF UAN & SNMPTN / SUPERCAMP UI